JAKARTA - Upaya memperkuat kualitas tenaga kerja nasional tidak hanya berhenti pada peningkatan keterampilan melalui pelatihan.
Pemerintah menilai lulusan pelatihan perlu memiliki jalur nyata menuju dunia kerja agar kompetensi yang diperoleh dapat langsung dimanfaatkan. Dalam konteks tersebut, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli meminta agar peserta pelatihan di Balai Latihan Kerja (BLK) memiliki akses ke dunia kerja melalui jejaring.
Yassierli dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, menilai BLK tidak boleh berhenti pada proses pelatihan dan penerbitan sertifikat semata, tapi juga harus aktif membantu para peserta menembus peluang kerja nyata. Pendekatan ini menegaskan bahwa pelatihan vokasi harus terhubung langsung dengan kebutuhan industri, sehingga hasilnya tidak hanya berupa dokumen kompetensi, tetapi juga kesempatan kerja yang konkret.
Menurutnya, keberadaan BLK perlu diposisikan sebagai bagian dari sistem ketenagakerjaan yang terintegrasi. Artinya, setelah peserta menyelesaikan pelatihan, lembaga penyelenggara tidak melepaskan begitu saja, melainkan tetap berperan dalam menjembatani lulusan dengan dunia usaha dan dunia industri.
Empat Fungsi Strategis BLK dalam Ekosistem Ketenagakerjaan
Dalam upaya memperkuat peran tersebut, Menaker menekankan pentingnya menjalankan fungsi BLK secara utuh. BLK diharapkan tidak hanya menjadi tempat pelatihan teknis, tetapi juga pusat pengembangan kompetensi yang lebih luas.
“Kita harus berupaya semaksimal mungkin menjadikan fungsi BLK ini, sebagaimana fungsi BLK milik Kemnaker antara lain sebagai pusat pelatihan vokasi, pusat inovasi, pusat kewirausahaan, dan pusat pengembangan produktivitas,” kata Menaker.
Pernyataan itu menunjukkan bahwa BLK diproyeksikan sebagai ekosistem pembelajaran yang mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia secara menyeluruh. Selain melatih keterampilan teknis, BLK juga diharapkan mampu memunculkan inovasi, mendorong semangat wirausaha, serta meningkatkan produktivitas tenaga kerja.
Oleh karena itu, lanjutnya, BLK perlu mengambil peran lebih luas, bukan hanya “mengajar”, tetapi juga menyiapkan jalan masuk ke dunia kerja agar keterampilan yang dipelajari tidak berhenti di ruang kelas. Dengan peran tersebut, lulusan pelatihan memiliki peluang lebih besar untuk terserap di pasar kerja.
“Kalau kita sudah memposisikan BLK seperti empat fungsi itu, artinya kita sudah melangkah di jalur yang tepat,” ujar dia.
Pendekatan ini mempertegas bahwa penguatan fungsi kelembagaan BLK menjadi kunci agar program pelatihan tidak berjalan sendiri, melainkan menjadi bagian dari strategi nasional peningkatan kesempatan kerja.
Integrasi Pelatihan dan Penempatan Kerja Mulai Menunjukkan Hasil
Lebih lanjut Yassierli menyampaikan, praktik integrasi pelatihan dan penempatan telah diterapkan pada BLK Kemnaker. Integrasi ini dilakukan dengan menyelaraskan materi pelatihan dengan kebutuhan industri serta memperkuat kerja sama dengan dunia usaha.
Ia menyebut tingkat penempatan lulusan BLK Kemnaker mencapai 70 persen, yang didorong dengan memperkuat hubungan antara proses pelatihan dan kebutuhan pasar kerja. Angka tersebut menjadi indikator bahwa pendekatan berbasis kebutuhan industri dapat meningkatkan peluang kerja bagi peserta pelatihan.
Model tersebut, lanjut Menaker, bisa diterapkan juga di BLK milik pemerintah daerah agar manfaat pelatihan benar-benar dirasakan masyarakat. Dengan replikasi model yang sama, diharapkan lulusan pelatihan di berbagai daerah memiliki kesempatan yang setara untuk memasuki dunia kerja.
Selain itu, ia juga menekankan peran Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker), termasuk fungsi pengantar kerja, untuk ikut mengawal lulusan pelatihan dan memastikan mereka tidak berjalan sendiri setelah pelatihan selesai. Keterlibatan Disnaker menjadi bagian penting dalam menjaga kesinambungan antara pelatihan dan penempatan kerja.
“Jadi 70 persen yang dilatih kita fasilitasi sampai kita hantarkan sampai ke tempat kerja. Makanya di dinas (ketenagakerjaan) ada fungsi pengantar kerja, mereka yang harus mengawal. Balai juga harus punya kolaborasi network jejaring dengan industri,” kata Yassierli.
Pernyataan tersebut menegaskan pentingnya kolaborasi antara BLK, Disnaker, dan industri agar lulusan pelatihan memperoleh akses nyata terhadap peluang kerja.
Peran Jejaring Industri dan Kolaborasi Daerah
Penguatan jejaring dengan industri menjadi salah satu kunci utama keberhasilan program pelatihan vokasi. Melalui kolaborasi tersebut, kebutuhan keterampilan di dunia usaha dapat diterjemahkan langsung ke dalam kurikulum pelatihan.
Dengan adanya hubungan yang erat antara BLK dan pelaku industri, proses rekrutmen tenaga kerja dapat berlangsung lebih cepat dan tepat sasaran. Lulusan pelatihan tidak perlu memulai dari nol dalam mencari pekerjaan karena sudah memiliki jalur komunikasi yang terbuka.
Menaker menilai pendekatan kolaboratif ini juga penting diterapkan oleh BLK milik pemerintah daerah. Sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan sektor industri diharapkan mampu menciptakan ekosistem ketenagakerjaan yang saling terhubung dan berkelanjutan.
Selain membantu penempatan kerja, jejaring industri juga membuka peluang magang, peningkatan keterampilan lanjutan, serta pengembangan kewirausahaan bagi lulusan pelatihan.
Penguatan Pelatihan Berbasis Kompetensi Melalui Dukungan Hibah
Sementara itu, Menaker juga menjelaskan pelatihan berbasis kompetensi (PBK) di daerah, seperti di BLK Lahat, Sumatera Selatan, turut didorong melalui pelatihan dari dana hibah APBN sebanyak tujuh paket. Dukungan tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan kapasitas pelatihan di tingkat daerah.
Ia berharap hibah ini dioptimalkan untuk memperkuat kapasitas pelatihan di BLK di daerah sekaligus menjadi pijakan untuk pengembangan program berikutnya. Dengan peningkatan fasilitas dan kualitas pelatihan, lulusan diharapkan memiliki kompetensi yang lebih relevan dengan kebutuhan pasar kerja.
Penguatan PBK juga menjadi langkah strategis untuk memastikan standar kompetensi yang diajarkan selaras dengan kebutuhan industri. Melalui pendekatan ini, pelatihan tidak hanya berfokus pada teori, tetapi juga pada kemampuan praktis yang dapat langsung diterapkan di tempat kerja.
Secara keseluruhan, Menaker menegaskan bahwa keberhasilan program pelatihan vokasi tidak hanya diukur dari jumlah peserta atau sertifikat yang diterbitkan. Yang lebih penting adalah seberapa besar lulusan dapat terserap di dunia kerja melalui dukungan jejaring, kolaborasi industri, serta penguatan peran BLK sebagai pusat pengembangan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja nasional.
