JAKARTA — Pemerintah tidak hanya berhenti pada penutupan 290 perusahaan negara yang dinilai mati suri. Presiden Prabowo Subianto menegaskan proses optimalisasi akan terus berlanjut hingga jumlah BUMN benar-benar ramping dan memberikan manfaat ekonomi terukur.
Targetnya, pada akhir 2026 hanya akan ada maksimal 300 BUMN yang tersisa dan semuanya diarahkan menjadi entitas yang produktif. Hal ini disampaikan Prabowo dalam pidato Keterangan Pemerintah atas RUU APBN 2027 di hadapan DPR RI, Jumat (14/8/2026).
"Kita telah tutup 290 BUMN yang tidak produktif. Kita akan teruskan upaya optimalisasi BUMN hingga kita akan punya di akhir tahun ini maksimal hanya 300 BUMN yang produktif," kata Prabowo dalam pidatonya.
Aset Tidur Jadi Sasaran: Tanah, Gedung, hingga Jaringan Disiapkan untuk Swasta
Restrukturisasi ini tidak hanya menyangkut pengurangan jumlah perusahaan, tetapi juga menyentuh pengelolaan aset. Prabowo menyoroti banyaknya aset BUMN berupa tanah, gedung, jaringan, kawasan, dan fasilitas lain yang tidak dikelola secara optimal.
Aset-aset yang selama ini "tidur" tersebut dinilai tidak boleh dibiarkan begitu saja. "Sementara rakyat membutuhkan pekerjaan dan perekonomian membutuhkan investasi," ujarnya.
Pemerintah pun membuka keran kerja sama pemanfaatan aset dengan pihak swasta. Prosesnya akan dilakukan secara terbuka, kompetitif, dan akuntabel, dengan catatan kepemilikan strategis negara tetap dipegang penuh.
Meniru India: Swasta Mengelola, Negara Tetap Punya
Kebijakan monetisasi aset ini merujuk pada skema National Monetisation Pipeline yang diterapkan India. Dalam model tersebut, swasta diberi ruang mengoperasikan aset publik yang telah terbangun, sementara kepemilikan tetap berada di tangan negara.
"Kita harus belajar dari India. Swasta diberi ruang mengoperasikan aset publik yang telah terbangun, kepemilikan tetap berada pada negara, dan modal yang diperoleh diputar kembali untuk membangun infrastruktur baru," jelas Prabowo.
Dana yang masuk dari kerja sama pengelolaan aset diharapkan bisa menjadi modal baru bagi pembangunan infrastruktur berikutnya. Dengan begitu, aset negara tidak lagi menjadi beban, melainkan sumber pertumbuhan ekonomi.
Efisiensi Anggaran dan Target Pertumbuhan Ekonomi 6 Persen
Langkah berani ini tidak lepas dari agenda efisiensi keuangan negara. Prabowo menekankan prinsip bahwa anggaran harus menghasilkan manfaat yang terukur, termasuk untuk perusahaan pelat merah dan aset yang dikuasainya.
Perusahaan yang masih produktif akan dipertahankan, sementara yang tidak akan terus dievaluasi. Kebijakan ini menjadi bagian dari transformasi ekonomi dalam RAPBN 2027 yang menargetkan pertumbuhan ekonomi 6 persen dengan belanja negara Rp 4.097,2 triliun.
Meski demikian, penutupan BUMN tidak otomatis menyelesaikan persoalan. Pemerintah tetap harus memastikan penanganan status aset, kewajiban perusahaan, nasib pekerja, serta kegiatan usaha dari perusahaan yang ditutup.
Untuk aset yang akan dikerjasamakan dengan swasta, mekanisme penilaian, transparansi, tata kelola, dan pengawasan menjadi prasyarat mutlak. Tujuannya, pemanfaatan aset negara tidak menimbulkan persoalan baru di kemudian hari.
