JAKARTA - Insiden ketegangan yang terjadi dalam rapat di Gedung DPR RI menarik perhatian publik setelah Habiburokhman mengusir salah satu pihak pengembang properti.
Kejadian yang berlangsung dalam suasana panas tersebut bermula ketika pihak Komisi III DPR RI sedang mengadakan rapat dengar pendapat terkait sengketa lahan masyarakat.
Ketegasan Habiburokhman sebagai pimpinan rapat terlihat jelas saat ia meminta perwakilan pengembang tersebut meninggalkan ruangan karena dianggap tidak kooperatif dalam memberikan penjelasan yang diperlukan.
Momen pengusiran ini kemudian memicu rasa penasaran masyarakat mengenai siapa sebenarnya sosok di balik perusahaan pengembang yang terlibat dalam perseteruan cukup sengit di parlemen.
Latar Belakang Perusahaan Pengembang Properti Yang Menjadi Sorotan Publik
Pihak pengembang yang terlibat dalam insiden pada Jumat 27 Februari 2026 ini ternyata memiliki rekam jejak yang cukup panjang dalam industri properti di tanah air.
Perusahaan tersebut diketahui telah mengelola berbagai proyek besar mulai dari perumahan mewah hingga kawasan komersial yang tersebar di beberapa titik strategis wilayah Jakarta dan sekitarnya.
Namun di balik kesuksesan bisnisnya perusahaan ini sering kali berurusan dengan aduan masyarakat terkait masalah legalitas lahan serta sengketa kepemilikan yang belum menemui titik terang.
Penyebab Utama Ketegangan Antara Komisi III DPR Dan Pihak Pengembang
Konflik memuncak saat rapat pembahasan mengenai laporan warga yang merasa dirugikan oleh kebijakan pengembang dalam proses pembebasan lahan yang dianggap dilakukan secara sepihak tanpa adanya kompromi.
Habiburokhman menilai pihak pengembang terlalu berbelit-belit dan tidak menunjukkan iktikad baik dalam menyelesaikan persoalan yang sudah berlarut-larut serta merugikan hak-hak sipil rakyat kecil di lapangan.
Sikap sombong yang ditunjukkan perwakilan perusahaan dalam ruang rapat tersebut akhirnya menyulut emosi para anggota dewan yang hadir hingga berujung pada tindakan pengusiran secara paksa.
Ketegasan Habiburokhman Dalam Membela Hak Rakyat Di Meja Hijau
Sebagai wakil rakyat Habiburokhman menegaskan bahwa parlemen tidak akan mentoleransi tindakan korporasi yang bertindak semena-mena terhadap warga negara meskipun mereka memiliki kekuatan modal yang sangat besar sekali.
Pengusiran tersebut dilakukan untuk memberikan pelajaran bahwa setiap pihak yang diundang ke DPR harus menghormati institusi negara dan berbicara dengan data yang akurat serta jujur.
Beliau juga menambahkan bahwa Komisi III akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas agar masyarakat mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya atas tanah yang telah mereka miliki secara sah.
Dampak Insiden Terhadap Citra Dan Kelangsungan Bisnis Pihak Pengembang
Pasca kejadian yang viral di media sosial tersebut citra pengembang properti ini langsung merosot tajam di mata calon konsumen yang merasa khawatir akan keamanan investasi mereka.
Sentimen negatif dari netizen terus mengalir deras mengingat video cuplikan rapat tersebut tersebar luas dan memperlihatkan bagaimana perilaku oknum perusahaan saat menghadapi proses pengawasan dari pemerintah.
Banyak analis properti memprediksi bahwa perusahaan ini akan menghadapi audit mendalam dari kementerian terkait sebagai tindak lanjut dari laporan yang masuk ke meja pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat.
Langkah Lanjutan DPR RI Dalam Menyelesaikan Sengketa Properti Nasional
Pihak DPR berencana untuk memanggil kembali jajaran direksi tertinggi dari perusahaan pengembang tersebut guna dimintai keterangan lebih lanjut tanpa adanya perwakilan hukum yang bersikap tidak sopan lagi.
Agenda penegakan hukum dalam sektor properti ini diharapkan menjadi momentum bagi pemerintah untuk memperketat aturan main bagi para pengembang agar tidak merugikan masyarakat luas di kemudian hari.
Habiburokhman memastikan bahwa tidak ada ruang bagi mafia tanah maupun pengembang nakal untuk bermain-main dengan hukum di Indonesia selama lembaga legislatif masih berdiri kokoh membela kepentingan rakyat.