JAKARTA - Provinsi Riau kini tengah mengukir babak baru dalam sejarah kemandirian pangannya. Di tengah tantangan pemenuhan konsumsi beras bagi jutaan penduduknya, pemerintah daerah setempat melakukan langkah berani dengan mempercayakan tonggak produksi kepada generasi muda. Melalui pembentukan satuan tugas khusus berbasis teknologi, Riau berupaya mengubah wajah pertanian konvensional menjadi sektor yang lebih modern, produktif, dan menjanjikan bagi masa depan ekonomi daerah.
Keterlibatan aktif lebih dari seribu petani muda ini bukan sekadar upaya meningkatkan angka produksi, melainkan sebuah strategi besar dalam melakukan regenerasi profesi petani. Dengan dukungan infrastruktur pertanian yang semakin canggih, Provinsi Riau optimistis dapat memangkas ketergantungan pasokan beras dari luar daerah dan memperkokoh ketahanan pangan di tingkat nasional.
Mobilisasi Brigade Pangan dan Modernisasi Pertanian
Sebagai langkah nyata memperkuat sektor lapangan, Pemerintah Provinsi Riau telah membentuk sebuah struktur kerja yang efisien. Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Riau Syarial Abdi menyebutkan bahwa hingga saat ini telah terbentuk 111 Brigade Pangan, yang melibatkan 1.665 petani milenial, dan dilengkapi dengan berbagai alat dan mesin pertanian modern.
Kehadiran para pemuda ini menjadi motor penggerak bagi program-program strategis yang telah dicanangkan sejak tahun 2025 lalu. "Pemprov Riau telah membentuk 111 Brigade Pangan dengan total 1.665 petani milenial. Ini adalah bentuk dukungan Pemprov Riau dalam mendorong penguatan Swasembada Pangan Nasional," kata Syahrial Abdi, Senin. Sinergi antara semangat muda dan mekanisasi pertanian diharapkan dapat mempercepat proses optimasi lahan serta cetak sawah rakyat yang sedang masif dilaksanakan.
Regenerasi Petani Melalui Kebijakan Strategis Daerah
Pemerintah Provinsi Riau memandang keterlibatan anak muda ini lebih dari sekadar urusan produksi teknis. Dikatakannya, Pemprov Riau menilai hal ini bukan hanya sebagai program produksi, tetapi juga sebagai upaya regenerasi petani dan modernisasi pertanian di daerah. Hal ini krusial untuk mencegah kelangkaan tenaga kerja di sektor agraris di masa depan.
Dukungan politik pun diperkuat melalui payung hukum yang jelas. "Dari sisi kebijakan, dukungan Pemerintah Provinsi Riau bersama kabupaten dan kota kami perkuat melalui instruksi Gubernur Riau tentang peningkatan produksi padi dan jagung, melalui Gerakan Daerah Percepatan Peningkatan Luas Tambah Tanam," katanya. Gerakan ini bersifat inklusif, melibatkan sinergi lintas sektoral bersama TNI, Polri, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya untuk memastikan keberhasilan di lapangan.
Peningkatan Produksi dan Produktivitas Lahan Sawah
Kerja keras yang dilakukan mulai menunjukkan tren positif pada indikator-indikator utama pertanian. Syahrial mengungkapkan bahwa berbagai upaya tersebut mulai menunjukkan hasil yang nyata. Luas tanam meningkat, indeks pertanaman meningkat, luas panen dan produksi juga meningkat. Dampak yang paling signifikan dirasakan langsung oleh masyarakat desa, di mana penghasilan petani turut mengalami peningkatan, dan lahan sawah kembali produktif sehingga dapat mencegah alih fungsi lahan menjadi perkebunan atau pemukiman.
Berdasarkan data statistik, performa produksi padi di Riau menunjukkan grafik pertumbuhan yang impresif. Pada 2025, produksi padi di Provinsi Riau meningkat sebesar 4,51 persen. Dalam kurun dua tahun terakhir, yakni dari tahun 2023 hingga 2025, produksi padi tumbuh sebesar 12,7 persen, dari 205.973 ton menjadi 232.071 ton. Peningkatan ini menjadi bukti bahwa intervensi teknologi dan peran aktif petani milenial efektif mendongkrak hasil bumi Riau.
Capaian Produksi Beras dan Ketergantungan Pasokan Luar
Peningkatan produksi padi ini juga berdampak langsung pada ketersediaan pangan penduduk. "Jika dikonversikan menjadi beras untuk konsumsi pangan penduduk, produksi beras Riau tahun 2025 mencapai 133,19 ribu ton, juga tumbuh 4,51 persen. Kondisi ini semakin memperkuat ketahanan pangan daerah serta mengurangi ketergantungan pasokan dari daerah lain," katanya.
Meskipun menunjukkan kemajuan besar, tantangan untuk mencapai swasembada penuh masih cukup berat. Namun, dikatakannya Provinsi Riau baru mampu mencukupi sekitar 27 persen dari total kebutuhan konsumsi beras masyarakat Riau. Dengan jumlah penduduk sekitar 6,7 jiwa, kebutuhan beras Provinsi Riau diperkirakan mencapai 436 ribu ton per tahun. "Sehingga, hingga saat ini pemenuhan kebutuhan pangan masih memerlukan pasokan dari luar daerah," katanya, menggarisbawahi bahwa masih banyak ruang untuk ekspansi lahan dan peningkatan produktivitas.
Harapan Sinergi Berkelanjutan dengan Pemerintah Pusat
Untuk menutup celah kekurangan pasokan tersebut, Pemerintah Provinsi Riau sangat mengharapkan dukungan berkelanjutan dari level pusat. Syahrial menyebutkan pihaknya sangat mengharapkan dukungan Kementerian Pertanian, baik dalam bentuk kebijakan, pendampingan teknis, maupun penguatan sarana dan prasarana pertanian, agar proses peningkatan produksi pangan lokal di Provinsi Riau dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan.
Apresiasi tinggi diberikan kepada pihak pusat atas kolaborasi yang selama ini telah terjalin dengan baik. "Atas dukungan, arahan, dan perhatian dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia, kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya. Semoga sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan dapat terus diperkuat dalam mewujudkan ketahanan pangan dan swasembada pangan nasional," pungkasnya. Melalui integrasi antara kebijakan nasional dan semangat petani milenial di daerah, Riau optimis dapat terus menaikkan persentase kemandirian pangannya di tahun-tahun mendatang.